PPKn · Bab IX Politik Luar Negeri Indonesia

Teguh

22/08/2021 16:10:54

SD 6 K-13

Daftar Isi

Bab I Nilai Juang Proses Perumusan Pancasila Bab II Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila Bab III Nilai-nilai Juang Para Tokoh yang Berperan Bab IV Pemilu dan Pilkada Bab V Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Bab VI Pemerintah Pusat dan Daerah Bab VII Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara Bab VIII Peran Indonesia di Lingkungan Negara-negara Asia Tenggara Bab IX Politik Luar Negeri Indonesia Bab X Peranan Politik Luar Negeri Indonesia

Halaman

PKn Kelas 6 SD/MI

145145

145

Sumber: www.mediaindo.co.id

Gambar 9.1 Kerja sama antar negara

Perhatikan gambar di atas!

Gambar tersebut menunjukkan pergaulan negara Indonesia dengan bangsa-

bangsa lain di dunia sekaligus wujud dari pelaksanaan politik luar negerinya. Lantas,

apa dan bagaimana politik luar negeri Indonesia?

olitik Luar Ne

erieri

eri

Indonesia

IXIX

PKn Kelas 6 SD/MI

146146

146

Politik luar negeri

Indonesia

Tentang politik luar

negeri Indonesia

Pelaksanaan politik

luar negeri

Indonesia

Pengertian politik luar negeri

Bebas aktif sebagai sifat politik

luar negeri Indonesia

Beberapa pengalaman politik

luar negeri Indonesia

Tujuan dan landasan politik luar

negeri Indonesia

Perkembangan politik luar

negeri Indonesia dewasa ini

eta Keta K

eta K

onseonse

onse

ujuan Pujuan P

ujuan P

embelajar

anan

Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat:

menjelaskan sifat politik luar negeri Indonesia bebas aktif;

menjelaskan dasar-dasar politik Indonesia bebas aktif; dan

menunjukkan contoh-contoh politik luar negeri Indonesia bebas aktif dewasa ini.

PKn Kelas 6 SD/MI

147147

147

A.A.

entang Pentang P

entang P

olitik Luar Ne

eri Indonesia

Sumber: www.mediaindo.co.id

Gambar 9.2 Kerja sama Indonesia dengan negara lain

Dalam era global seperti dewasa ini, sebuah negara tidak mungkin hidup menyendiri.

Sebuah negara perlu membuka diri dan menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa

lain di dunia. Sebuah negara butuh kerja sama dalam berbagai bidang dengan negara-

negara lain. Karena kebutuhan menjalin hubungan serta kerja sama dengan bangsa-

bangsa lain itulah pada akhirnya setiap negara memiliki kebijakan luar negeri, atau

lebih tepat lagi politik luar negeri.

Tidak dapat dibantah lagi, bahwa negara Indonesia menjalin hubungan dengan

bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat

internasional dan juga banyak terlibat dalam berbagai forum internasional. Indonesia

menjadi anggota PBB, ASEAN, OKI (Organisasi Konferensi Islam), Gerakan

Non-Blok (GNB), dan lain sebagainya. Pendek kata, negara Indonesia memiliki kebijakan

atau politik luar negeri.

•

Politik

• Aktif

•

Bebas

• Pakar

ta Kta K

ta K

unciunci

unci

PKn Kelas 6 SD/MI

148148

148

1. Pengertian Politik Luar Negeri

Apakah gerangan politik luar negeri itu? Menurut J.R. Childs, politik luar negeri

adalah pokok-pokok hubungan luar negeri dari suatu negara. Sementara itu, seorang

peneliti utama LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) bidang hubungan

internasional atau kebijakan politik luar negeri Riza Sihbudi mengatakan, bahwa politik

luar negeri pada hakikatnya merupakan ”perpanjangan tangan” dari politik dalam negeri

suatu negara.

Dari uraian dua pakar tersebut, maka politik luar negeri dapat diartikan sebagai

kebijakan, sikap, dan tingkah pemerintahan suatu negara. Tidak lain dalam hal

melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan badan-badan

hukum internasional. Biasanya politik luar negeri suatu negara dipengaruhi minimal

oleh tiga faktor. Masing-masing faktor tersebut meliputi:

a) faktor politik dalam negeri,

b) faktor kemampuan ekonomi dan militer, dan

c) faktor lingkungan internasional.

Faktor Pendorong Hubungan Kerja Sama Antarbangsa

Mengapa suatu negara mengadakan hubungan kerja sama dengan bangsa

lain? Suatu negara mengadakan hubungan serta kerja sama dengan bangsa lain

karena beberapa faktor berikut:

1. Persamaan Nasib

Bangsa-bangsa yang memiliki persamaan nasib umumnya memiliki

ikatan batin yang kuat. Ikatan batin semacam ini akhirnya menjadi faktor

pendorong hubungan kerja sama. Contoh persamaan nasib sebagai negara

yang pernah dijajah (dalam hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa Asia

dan Afrika, dan lain sebagainya.

2. Persamaan Politik

Faktor kesamaan politik juga menjadi pendorong kerja sama

antarbangsa. Contoh NATO, Pakta Warsawa (sudah dibubarkan), GNB

(Gerakan Non-Blok), dan lain-lain.

SeSe

baiknybaikny

baikny

a Ka K

a K

amam

u Tu T

u T

ahuahu

ahu

PKn Kelas 6 SD/MI

149149

149

2. Tujuan dan Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Mengingat politik luar negeri bagi suatu negara merupakan pokok-pokok hubungan

dengan bangsa lain maupun dunia internasional, dengan sendirinya ia mempunyai tujuan

serta landasan. Lantas, apa tujuan dan landasan politik luar negeri Indonesia? Mari kita

uraikan bersama.

a. Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Bagaimana tujuan politik luar negeri Indonesia? Jika kita memerhatikan pembukaan

UUD 1945, tujuan politik luar negeri Indonesia antara lain tercermin dalam alenia pertama

dan keempat.

Adapun uraian tentang tujuan politik luar negeri Indonesia dalam preambul tersebut

kurang lebihnya sebagai berikut:

1) Indonesia mengupayakan agar setiap manusia di muka bumi bergaul dengan damai

antara satu dengan yang lain, menghormati hak asasi manusia, juga menghormati

kedaulatan negara masing-masing.

2) Indonesia menghendaki pergaulan internasional tertib tanpa pertikaian, perang, atau

penjajahan oleh satu bangsa kepada bangsa lain.

3) Indonesia mengupayakan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik

antara negara satu dengan yang lain.

4) Indonesia berusaha agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh bangsa

Indonesia sendiri, tetapi juga disumbangkan kepada masyarakat di negara lain.

3. Persamaan Kepentingan

Bangsa-bangsa yang memiliki kepentingan sama juga dapat menjadi

faktor pendorong untuk mengadakan kerja sama. Contoh OPEC (kerja sama

negara-negara pengekspor minyak), MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa),

NATO, ASEAN, dan lain sebagainya.

4. Persamaan Sejarah

Faktor persamaan sejarah seperti asal usul nenek moyang/keturunan

misalnya juga menjadi pendorong terjadinya kerja sama antarbangsa. Salah

satu contohnya Liga Arab, Zionisme (kerja sama bangsa Yahudi internasional

untuk mendirikan negara Israel), dan lain sebagainya.

PKn Kelas 6 SD/MI

150150

150

5) Indonesia berusaha memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan

berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional untuk mewujudkan perdamaian

dunia yang abadi.

Dalam bukunya yang berjudul

Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia

, Moh.

Hatta menguraikan tujuan politik luar negeri Indonesia sbb:

1) Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.

2) Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar

kemakmuran rakyat apabila barang-barang tersebut tidak ada atau belum dihasilkan

sendiri.

3) Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai

Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk

memperbesar kemakmuran rakyat.

4) Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang

tersimpul dalam Pancasila, dasar, dan falsafah negara Indonesia.

b. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Landasan politik luar negeri Indonesia adalah:

1) Pancasila sebagai Landasan idiil

Pancasila merupakan Ideologi bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, Pancasila

menjadi landasan yang menjiwai politik luar negeri Indonesia.

2) UUD 1945 (hasil amandemen) sebagai Landasan konstitusional

UUD 1945 (dan hasil amandemennya) merupakan konstitusi bangsa Indonesia.

Yang menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia dalam hal ini

meliputi:

- Pembukaan (alenia ke IV)

- Batang tubuh: pasal 11 dan 13 ayat 1, 2, dan 3.

3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 Sebagai Landasan Operasional.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar

Negeri dinyatakan, bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri RI didasarkan

pada Pancasila, UUD 1945, serta Garis-Garis Besar Haluan Negara. Selanjutnya

penjelasan dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tadi menyebutkan:

1) Pelaksanaan politik luar negeri RI haruslah merupakan pencerminan ideologi

bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan

landasan idiil

yang memengaruhi atau menjiwai politik luar negeri RI.

PKn Kelas 6 SD/MI

151151

151

Kerjakan di buku tugas!

Ayo menyatakan Setuju dan Tidak Setuju

Berilah tanda cek (

) pada kolom “setuju” dan “tidak setuju”

No.

Pernyataan

Setuju

Tidak Setuju

Sebagai bangsa yang besar dan

penduduknya Bhinneka Indonesia tidak

perlu menjalin dengan bangsa-bangsa lain.

Inti dari politik luar negeri suatu negara

adalah pokok-pokok hubungan luar

negeri/internasional.

Pancasila menjiwai bangsa Indonesia

dalam menjalin hubungan luar negeri.

Politik luar negeri setiap negara sama.

Era globalisasi memengaruhi kebijakan

politik luar negeri suatu negara

2) Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan atas hukum dasar,

yaitu UUD 1945 sebagai

landasan konstitusional

yang tidak lepas dari tujuan

nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945

alenia keempat.

3) Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah

landasan operasional

politik luar negeri

RI yaitu suatu landasan pelaksanaan yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman

perjuangan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

giagia

gia

tantan

tan

PKn Kelas 6 SD/MI

152152

152

Kerjakan pada buku tugas!

Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Politik luar negeri menurut J.R. Childs adalah ....

2. Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah ....

3. Negara kita menjadi anggota berbagai organisasi internasional, hal itu membuktikan

bahwa negara kita memiliki ....

4. Tujuan politik luar negeri Indonesia tercantum dalam ....

5. ”Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar

kemakmuran rakyat apabila barang-barang tersebut tidak ada atau belum dihasilkan

sendiri,” merupakan tujuan politik luar negeri Indonesia menurut ....

6. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah ....

7. ”Indonesia berusaha memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan

berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional untuk mewujudkan perdamaian

dunia yang abadi” merupakan tujuan politik luar negeri Indonesia yang tercantum

dalam ....

8. Politik luar negeri sebagai ”perpanjangan tangan” politik dalam negeri merupakan

definisi politik luar negeri menurut ....

9. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah ....

10. Di antara undang-undang yang mengatur hubungan luar negeri Indonesia adalah

....

Bagaimana perjalanan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia? Sebagai

jawaban atas pertanyaan ini, berikut akan diuraikan tentang sifat politik luar negeri

Indonesia serta perkembangan-perkembangannya dewasa ini.

elakelak

elak

sanaan Psanaan P

sanaan P

olitik Luar Ne

eri Indonesia

LaLa

tihan Ptihan P

tihan P

emahaman Ma

teriteri

teri

PKn Kelas 6 SD/MI

153153

153

1. Bebas Aktif Sebagai Sifat Politik Luar Negeri Indonesia

Sejak Bung Hatta menyampaikan pidato berjudul ”

Mendajung Antara Dua Karang

”

(1948) negara Republik Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Bebas

artinya Indonesia berhak menentukan sendiri dalam sikap serta pandangan

internasionalnya, terlepas dari kekuatan-kekuatan negara besar.

Aktif

artinya tetap

ikut andil dalam setiap upaya meredakan ketegangan yang terjadi di dunia internasional.

RI tidak berpangku tangan dalam setiap persengketaan yang terjadi di berbagai

kawasan internasional.

2. Beberapa Pengalaman Pelaksanaan Politik Luar Negeri

Indonesia

Dapatkah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif tersebut

mengalami perubahan? Secara umum seharusnya tidak. Namun, karena politik luar

negeri merupakan ”perpanjangan tangan” dari politik dalam negeri perubahan tersebut

bisa menjadi mungkin. Pengalaman-pengalaman pada zaman Presiden Sukarno tahun

1960-an, zaman Orde Baru, juga Habibie, Abdurrahman Wahid, serta Megawati ketika

memegang pemerintahan adalah sebagai contohnya.

Pada zaman Presiden Sukarno (1945-1965) misalnya, politik luar negeri RI saat

itu condong ke negara-negara sosialis. Ingat, saat itu ada istilah ”poros Jakarta Beijing”.

Selain itu, hubungan Jakarta-Moskow (Rusia), Beijing (RRC), dan Hanoi (Vietnam)

yang merupakan kekuatan penting sosialis (komunis) juga erat. Sebaliknya terhadap

negara-negara barat, hubungannya tampak renggang atau bahkan bermusuhan.

Bagaimana dengan politik luar negeri pada zaman Orde Baru? Bagaimana pula

dengan pengalaman politik luar negeri pada masa Presiden Habibie, Abdurrahman

Wahid, dan Megawati?

Pada zaman Orde Baru politik luar negeri Indonesia justru berbalik total. Politik

luar negeri RI menjadi lebih condong kepada negara-negara Barat di bawah Amerika

Serikat (AS). Sementara itu politik luar negeri RI pada masa pemerintahan Habibie

tidak ada yang menonjol, sebab keadaan pemerintah ketika itu lebih banyak disibukkan

oleh berbagai masalah dalam negeri.

PKn Kelas 6 SD/MI

154154

154

Zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, politik luar negeri RI malah

tampak berbeda lagi. Ketika itu presiden Wahid berkunjung ke RRC dan AS sekaligus.

Terakhir, pada masa pemerintahan Megawati, kebijakan politik luar negeri RI kembali

condong kepada negara-negara Barat. Karena itu, meskipun secara umum politik luar

negeri RI adalah tetap, akan tetapi, arahnya tergantung kepada kepentingan nasionalnya

saat itu.

3. Perkembangan Politik Luar Negeri Dewasa Ini

Bagaimana perkembangan politik dalam era globalisasi dewasa ini? Jawaban atas

pertanyaan tersebut antara lain bisa disimak sebagai berikut.

a. Politik Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999

Undang-undang ini berisi tentang hubungan luar negeri. Dalam hubungannya

dengan politik luar negeri, undang-undang ini menyatakan, bahwa ”hubungan luar negeri

yang bebas dan aktif diabdikan untuk kepentingan nasional”. Kata ”bebas aktif”

merupakan politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan politik netral. Akan tetapi

merupakan bentuk politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan

terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada suatu kekuatan

dunia. Selain itu, secara aktif Indonesia juga memberikan sumbangan, baik dalam bentuk

pikiran, maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan

permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya perdamaian dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan ”diabdikan kepada

kepentingan nasional” berarti politik luar negeri yang dilakukan adalah untuk mendukung

terwujudnya tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

b. Politik Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

Undang-undang ini memberikan kekuasaan kepada menteri untuk mengambil

langkah-langkah dalam membuat serta mengesahkan perjanjian internasional.

c. Politik Luar Negeri dalam GBHN 1999-2004 dan RPJM 2000 - 2004

Pada bagian ”Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional sebagai amanat GBHN

1999 - 2004” dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2000 - 2004 tentang

Politik Luar Negeri dikatakan : ”Terwujudnya politik luar negeri yang berdaulat,

bermartabat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi

perkembangan global.

PKn Kelas 6 SD/MI

155155

155

d. Politik Luar Negeri dalam RPJP Nasional Tahun 2005-2025

RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Nasional merupakan dokumen

perencanaan pembangunan nasional sebagai penjabaran dibentuknya Pemerintahan

Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi,

misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan dengan kurun

waktu 2005-2025.

Pada Bab IV tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 menyangkut

hubungan luar negeri antara lain disebutkan: ”dalam rangka Indonesia yang maju, mandiri

dan adil, Indonesia sangat penting dalam politik luar negeri dan kerjasama lainnya baik

di tingkat regional, maupun internasional mengingat situasi politik dan hubungan

internasional lainnya yang terus mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat.

Selanjutnya dalam pelaksanaan politik luar negeri tersebut dapat diringkaskan beberapa

keterangan sebagai berikut:

•

Peranan hubungan luar negeri ditingkatkan dengan penekanan pada proses

pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara bangsa.

•

Peningkatan kapasitas dan integritas nasional melalui keterlibatan di organisasi-

organisasi internasional.

•

Optimalisasi pemanfaatan diplomasi dan hubungan luar negeri dengan memaknai

secara positif berbagai peluang menguntungkan bagi kepentingan nasional yang

muncul dari perspektif baru dalam hubungan internasional yang dinamis.

•

Peningkatan efektifitas dan perluasan fungsi jaringan-jaringan yang ada demi

membangun kembali solidaritas ASEAN di bidang politik, kebudayaan, dan

keamanan menuju terbentuknya komunitas ASEAN yang solid.

•

Pemeliharaan perdamaian dunia melalui upaya peningkatan saling pengertian politik

dan budaya, baik antarnegara maupun antar masyarakat di dunia.

•

Penguatan jaringan kebudayaan dan kerja sama yang produktif antara aktor-aktor

negara dan aktor-aktor non-negara yang menyelenggarakan hubungan luar negeri.

PKn Kelas 6 SD/MI

156156

156

1. Politik luar negeri suatu negara merupakan ”perpanjangan tangan” dari politik luar

negerinya.

2. Sifat politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif.

3. Meskipun politik luar negeri Indonesia tidak berubah, sering kali arahnya tergantung

kepada penguasa yang memerintah.

4. Politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk kepentingan nasional.

5. Situasi era global dan serba berubah cepat berpengaruh terhadap kebijakan politik

luar negeri suatu negara.

angkangk

angk

umanuman

uman

SeSe

baiknybaikny

baikny

a Ka K

a K

amam

u Tu T

u T

ahuahu

ahu

Enam Prinsip Pokok Politik Luar Negeri Indonesia

Indonesia mendasarkan politik luar negerinya pada enam prinsip pokok.

Masing-masing prinsip tersebut adalah:

•

Negara Indonesia menjalankan politik damai.

•

Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling

menghargai dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

•

Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum dan organisasi

internasional untuk memimpin perdamaian yang kekal.

•

Negara Indonesia berusaha mempermudah pertukaran pembayaran

internasional.

•

Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional

dengan berpedoman kepada piagam PBB.

•

Negara Indonesia membantu perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang

masih dijajah.

PKn Kelas 6 SD/MI

157157

157

Kerjakan di buku tugasmu!

Ayo Membuat Kliping Peristiwa

Kegiatan Indonesia dengan negara-negara lain/dunia internasional cukup banyak.

Mungkin dengan negara-negara satu kawasan (ASEAN), mungkin juga dengan negara-

negara di luar kawasan Asia Tenggara.

Dalam kegiatan kali ini, carilah peristiwa yang menunjukkan hubungan Indonesia

dengan bangsa lain. Berilah komentarmu atas peristiwa (yang kamu pilih) dari sudut

politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Susunlah hasil kerjamu menjadi laporan

tertulis untuk dikumpulkan sekaligus diberi nilai. Selamat bertugas!

ugug

asas

LaLa

tihan Ptihan P

tihan P

emahaman Ma

teriteri

teri

Kerjakan di buku tugasmu!

Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Tokoh yang menggagas politik luar negeri Indonesia bebas aktif adalah ....

2. Pada zaman Presiden Sukarno politik luar negeri Indonesia condong kepada

negara-negara ....

3. Kata bebas dalam politik luar negeri Indonesia artinya ....

4. Pada zaman Orde Baru politik luar negeri Indonesia condong kepada ....

5. Arti aktif dalam pengertian luar negeri Indonesia adalah ....

6. Politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk ....

7. Presiden Indonesia yang pernah mengunjungi negara Amerika Serikat sekaligus

RRC adalah ....

8. Indonesia bersahabat dengan bangsa lain di dunia atas dasar ....

9. Zaman presiden Megawati politik luar negeri Indonesia condong kepada ....

10. Judul pidato Moh. Hatta tahun 1948 tentang politik luar negeri Indonesia adalah ....

PKn Kelas 6 SD/MI

158158

158

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

Politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk ....

a. kepentingan nasional

c. kepentingan kawasan

b. kepentingan dunia

d. kemerdekaan bangsa

Sifat politik luar negeri Indonesia adalah ....

a. nonblok

c. aktif

b. bebas

d. bebas dan aktif

Berikut ini yang termasuk faktor berpengaruh dalam kebijakan politik luar negeri

adalah ....

a. kemerdekaan

c. kemampuan ekonomi

b. jumlah penduduk

d. status negara

Kata ”bebas” dalam pengertian politik bebas aktif adalah ....

a. tidak punya pilihan

b. ikut kepada negara besar

c. malu dengan budaya daerah sendiri

d. menyembunyikan budaya daerah sendiri

Termasuk landasan idiil politik luar negeri Indonesia ....

a. UUD 1945

c. Pancasila

b. GBHN

d. RPJM Nasional

Indonesia menghendaki pergaulan internasional tertib tanpa pertikaian, perang,

atau penjajahan oleh satu bangsa kepada bangsa lain. Pernyataan tersebut

merupakan tujuan hubungan luar negeri Indonesia dalam ....

a. Pancasila

b. Batang tubuh UUD 1945 (hasil amandemen)

c. Pembukaan UUD 1945

d. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Uji KUji K

Uji K

ompetensi

PKn Kelas 6 SD/MI

159159

159

Alasan penting pengiriman pasukan perdamaian ke suatu negara yang sedang

dilanda sengketa ....

a. melaksanakan ketertiban dunia

b. membela kemerdekaan suatu negara

c. melaksanakan amanat PBB

d. mencari muka di dunia internasional

Indonesia pernah menjadi penengah konflik antara pemerintah Filipina dan

Moro. Dari peristiwa tersebut berarti politik luar negeri Indonesia menunjukkan

sifat ....

a. bebas

c. nonblok

b. aktif

d. merdeka

Dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pernah ikut salah satu blok,

yakni apa yang dikenal dengan ”Poros Jakarta-Peking”. Hal tersebut terjadi

pada masa ....

a. Orde Lama

c. Orde Reformasi

b. Orde Baru

d. awal kemerdekaan

10. Gagasan politik luar negeri Indonesia bebas aktif muncul sejak tahun ....

a. 1945

c. 1947

b. 1946

d. 1948

11. Menurut J.R. Childs, politik luar negeri berarti ....

a. pergaulan dengan negara lain

b. pokok-pokok hubungan luar negeri

c. kerja sama bilateral

d. kerja sama multilateral

12. Indonesia termasuk salah satu negara sponsor penyelenggaraan KAA

(Konferensi Asia Afrika). Dalam kaitannya dengan sifat politik luar negeri

Indonesia, hal tersebut termasuk pengertian ....

a. bebas

c. nonblok

b. aktif

d. merdeka

13. Landasan konstitusionil politik luar negeri Indonesia adalah ....

a. Pancasila

c. GBHN

b. UUD 1945

d. RPJM Nasional

PKn Kelas 6 SD/MI

160160

160

14. Selain untuk kepentingan nasional, sifat politik luar negeri bebas dan aktif juga

ditujukan untuk ....

a. mencari dukungan

c. ikut campur negara lain

b. membantu negara lain

d. mencari kedudukan internasional

15. Berikut ini merupakan organisasi antarnegara yang didasarkan oleh faktor

persamaan kepentingan ....

a. Liga Arab

c. MEE

b. GNB

d. ASEAN

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah ....

Tujuan pilihan luar negeri Indonesia tercantum dalam ....

Politik luar negeri menurut J.R. Childs adalah ....

Di antara Undang-Undang yang mengatur hubungan luar negeri Indonesia

adalah ....

Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah ....

Indonesia bersahabat dengan bangsa lain di dunia atas dasar ....

Tokoh yang menggagas politik luar negeri Indonesia bebas aktif adalah ....

Kata bebas dalam politik luar negeri Indonesia adalah ....

Judul pidato Moh. Hatta tahun 1948 tentang politik luar negeri Indonesia adalah

....

10. Pada zaman Orde Baru Politik luar negeri Indonesia condong kepada ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Apa yang kamu ketahui tentang politik luar negeri?

Jelaskan pengertian politik luar negeri bebas aktif!

Sebutkan tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Moh. Hatta!

Apa yang dimaksud dengan ”diabdikan untukkepentingan nasional”

pelaksanaan politik luar negeri Indonesia?

Jelaskan landasan politik luar negeri Indonesia!